Draf Revisi UU ITE Tak Kunjung Dikirim Pemerintah, Mardani Ali Sera Singgung Keinginan Kapolri

- 15 Oktober 2021, 14:46 WIB
Ilustrasi UU ITE./
Ilustrasi UU ITE./ /Pixabay

JakBarNews.com - Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga kini masih menuai polemik di masyarakat.

Pasalnya, UU tersebut dinilai kerap dijadikan alat pembungkaman kritik dari masyarakat kepada pemerintah.

Selain itu, sejumlah pihak menilai terdapat adanya pasal karet dalam UU ITE yang diduga menjadi penyebab pembungkaman kritik dari masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah akan melakukan revisi dalam UU ITE tersebut.

Baca Juga: Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Akdemisi Ingatkan Polisi: Jangan hanya Hukum Pekerjanya

Rencana revisi tersebut muncul lantaran adanya keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar UU ITE tidak menjadi alat pembungkaman kritik kepada Pemerintah.

Namun hingga kini, draf tersebut belum kunjung dikirimkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera kembali menyoroti berbagai pasal karet yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tanggapan terkait pasal karet pada UU ITE itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun media sosial Twitter pribadinya yang diunggahnya pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Baca Juga: Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Unjuk Rasa Kembali Dilarikan ke Rumah Sakit, Begini Kondisinya

Halaman:

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X