Jokowi Perintahkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan APBN, DPR Ungkit Janji Awal

- 13 Oktober 2021, 11:03 WIB
Jokowi saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung beberapa waktu lalu.
Jokowi saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung beberapa waktu lalu. /BPMI Setpres/Lukas

JakBarNews.com - Pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Hal ini lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengubah sikapnya untuk mengizinkan pembiayaan proyek kereta cepat tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Adapun alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN lantaran biayanya yang terus membengkak.

Baca Juga: Sinopsis Film John Wick: Aksi Keanu Reeves Mencari Mafia Rusia, Tayang di Bioskop TransTV

Selain itu, Jokowi menugaskan PT KAI sebagai konsorsium BUMN penyelenggara kereta cepat rute Jakarta-Bandung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Dalam Pasal 1 Perpres tersebut, konsorsium BUMN yang dipimpin PT KAI untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beranggotakan PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Menanggapi hal itu, anggota DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan janji awal yang diberikan pemerintah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Janji awal tersebut berkaitan dengan pendanaan yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Sinopsis Film Mortdecai: Aksi Johnny Depp Memburu Lukisan Nazi, Tayang di Bioskop Spesial TransTV

Halaman:

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X