Jokowi Perintahkan Kereta Cepat Gunakan APBN, DPR: Jangan Bohongi Rakyat

- 11 Oktober 2021, 17:35 WIB
Proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang kini menggunakan APBN akibat biayanya yang kian membengkak.
Proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang kini menggunakan APBN akibat biayanya yang kian membengkak. /Humas PT KCIC

JakBarNews.com - Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengubah sikapnya agar pendanaan proyek tersebut menggunakan APBN.

Berdasarkan catatan JakBarNews.com pada 2016 silam, Jokowi memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN.

"Proyek kereta cepat ini tidak akan menggunakan APBN," kata Jokowi pada saat itu.

Baca Juga: Kemendagri Izinkan Pasangan Nikah Siri Miliki KK, Akademisi Ungkap Kelemahannya

Izin dengan menggunakan APBN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Adapun alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN lantaran biayanya yang terus membengkak.

Perubahan sikap tersebut memunculkan kritikan, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi XI DPR, Refrizal turut menanggapi kebijakan Presiden Jokowi terkait kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan APBN, DPR Diminta Lawan Jokowi

Halaman:

Editor: Billy Mulya Putra


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X