Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan APBN, DPR Diminta Lawan Jokowi

- 11 Oktober 2021, 16:19 WIB
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini menggunakan APBN akibat biayanya yang kian membengkak.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini menggunakan APBN akibat biayanya yang kian membengkak. /KCIC

JakBarNews.com - Pengerjaan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung kembali menuai kritikan dari sejumlah masyarakat.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan proyek tersebut resmi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," demikian bunyi Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Sebelumnya pada 2016 silam, Jokowi memastikan proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN.

Baca Juga: Miliki Efikasi hingga 81 Persen dan Berbeda dari Jenis Lain, Begini Cara Kerja Vaksin Zifivax

Adapun alasan perubahan kebijakan tersebut lantaran membengkaknya nilai proyek strategis nasional itu.

Perubahan sikap Jokowi ini menimbulkan kritikan dari sejumlah elemen masyarakat.

Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mendesak DPR harus mengambil langkah melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang proyeknya ditangani oleh Indonesia dan China.

Proyek kereta cepat jakarta-Bandung penuh masalah, terutama berkaitan dengan finansial.

Baca Juga: Terima Keluhan Warga Soal Pinjol, Jokowi Beri Sejumlah Catatan untuk OJK

Halaman:

Editor: Billy Mulya Putra


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X